Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(2).

Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap investasi swasta di indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 5(1), 28-38.

Arsyad, Lincolin.2015.Ekonomi PembangunanEdisi Kelima: UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Budianto, B., & Alexander, S. W. (2017). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(4).

Ghozali, I. (2013). Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah.Jakarta: Salemba Empat.

J.Made Ari, S. Ni Putu Santi. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali

Kusmayadi, R. C. R., & Qomari, N. (2019). Identifikasi Regulasi Peningkatan Investasi dan Perluasan Lapangan Kerja di Kabupaten Malang. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 207-234.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Edisi 4. ANDI. Yogyakarta.

Maryati, U. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Tehadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi & Manajemen, 5(2), 68-84.

Montolalu, J. (2017). Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Serta Kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. JURNAL ADMINISTRASI BISNIS (JAB).

Mukiwihando, R. (2020). Pengaruh tata kelola terhadap pencapaian tujuan desentralisasi fiskal. JURNAL PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara), 1(2), 114-123.

Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. Jurnal Aplikasi Bisnis, 17(1), 43-59.

P. Pande Putu Maesa Eka Putra, D. Made Heny Urmila.(2018). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

Purwantoro, P., & Setyowati, L. (2019). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 26(1).

Sari, N. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sidik, M. (2000). Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Implikasinya Terhadap Pembiayaan Otonomi Daerah:Laporan Khusus, Yayasan Indonesia Forum, Jakarta.

Kano, J.R. (2005). Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia : Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. : Rajawali Press. Jakarta

Santoso, P.B. dan Rahayu, R.P. (2005), Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di, Dinamika Pembangun. Kabupaten Kediri

Siregar, S. (2012). Statistik Parametik. Jakarta: Bumi Aksara: Bandung:

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Alfabeta Bandung

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Suharsimi, A. (2002). Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suharyadi. (2008). Statistik Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

W.Fani, Pudjihardjo.M, A.Putu Mahardika.(2018). Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota dalam Wilayah Jawa Timur

Ani, A. (2008). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhiitungan APBD. (2002).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004).

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. (2005).

Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006)