Adjie, H. (2004). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun.

Adjie, H. (2013). Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan. PT Citra Aditya Bakti.

Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). Technology, Law And Society. Tohar Media.

Deny, S. (n.d.). Buku Technology, Law and Society.

Erwiningsih, W. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Notaris untuk Menjaga Rahasia Jabatan Dalam Proses Peradilan Pidana.

Fakhriah, E. L. (2015a). Perbandingan HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata positif di Indonesia. Keni Media.

Fakhriah, E. L. (2015b). Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 1(2), 135–153.

Halim, Y., Sudewo, F., & Fidelia, T. (2019). Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(2), 147. https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2962

Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.

Marjon, D. (2016). Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana. NOTARIIL Jurnal Kenotariatan, 1(1), 88–108.

Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(1), 98–110.

Pranoto, P., Isnaini, I., & Pinem, S. (2023). Kedudukan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris Atas Terjadinya Pemalsuan Akta Otentik. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(4), 2786–2801. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1701

Rizkie, A., Arifin, M., & Ramlan, R. (2020). Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(3), 583–596. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.129

Saepullah, A. (2018). Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(1), 141–157.

Salim, H. S. (2021). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika.

Simanjuntak, K. W. (2019). Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. JUSTISI, 5(1), 34–49.

Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

Syahrani, R. (1983). Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana. (No Title).

Tobing, G. H. S. L. (1983). Peraturan jabatan notaris (notaris regelement). Erlangga.

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Herzien Inlandsch Reglement

Rechtreglement voor de Buitengewesten

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris/PPAT

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 30 Tahun 2009 tentang Ketanagalistrikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peratumn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. “Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris/PPAT dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris/PPAT”, Dep. Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.

Pengadilan Negeri Semarapura Bali Nomor 53/PDT.G/ 2020/ PN SRP Tanggal 05 November 2020