Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 64–80.

Adjie, H. (2004). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun.

Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Dewi, Y. P., Marlina, T., & Maulida, I. (2020). KEKUATAN AKTA JUAL BELI (AJB) ATAS TANAH DALAM PROSES MENJADI SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM).

Fauzi, A., & Hardian, A. (2023). Jual Beli Tanah yang Belum Bersertipikat dan Pendaftarannya. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(3), 1932–1943. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1530

Hadisiswati, I. (2014). Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 2(1), 118–146.

Hapsari, S. D., & Hafidz, J. (2017). Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya. Jurnal Akta, 4(1), 51–54.

Hartono, S. (1994). Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20. Alumni.

Haryanti, T. W., Simanjuntak, S. Y., & Widayati, N. (2023). PERAN PPAT TERHADAP PELAKSANAAN ASAS NEMO PLUS YURIS PADA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI. JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 11(3), 1–5.

Iftitah, A. (2014). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya. Lex Privatum, 2(3).

Ismaya, S. (2013). Hukum Administrasi Pertanahan. Graha Ilmu.

Martini, R., Limbong, D., & Isnaini, I. (2023). Kedudukan Hukum Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.06/2020 di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(3), 2029–2043. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1460

Pulungan, M. T., & Zul, M. (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4(2).

Silviana, A., Anami, K., & Waloejo, H. D. (2020). Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah. Law, Development and Justice Review, 3(2), 191–195.

Sinaga, H. A., Limbong, D., & Isnaini, I. (2022). Peran Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tanjungbalai. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(1), 79–90. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1127

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2016). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Press.

Soerodjo, I. (2003). Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia. Arkola.

Sutedi, A. (2007). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya.

Urip Santoso, S. H. (2019). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Prenada Media.

Yanto, N. E., & Prianto, Y. (2018). IMPLEMENTASI ASAS NEMO PLUS YURIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PEMBATALAN SERTIFIKAT NOMOR 2690/KEBON KELAPA). Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 16(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria