Agraria, I. M. N. (n.d.). Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelola 2000. (No Title).

Bachtiar, B. (2019). Metode Penelitian Hukum.

Bungin, B., & Moleong, L. J. A. (2007). Jenis dan Pendekatan Penelitian. Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Pekanbaru Untuk, 33.

Dr. Muhaimin, S. . (2020). Metode Penelitian Hukum.

Fachriza, M. D., Dajaan, S. S., & Rubiati, B. (2020). Kekuatan SKT sebagai Bukti Kepemilikan Sebidang Tanah dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Berdasarkan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 321–338.

Fakhriah, E. L., & SH, M. H. (2023). Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata. Penerbit Alumni.

Farma, S. (2021). Hukum Jual Beli Tanah Garapan Perspektif Wahbah Az-Zhaili (Studi Kasus di Nagori Tanjung Rapuan (Desa 50) Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hikmah, N., Minin, D., & Isnaini. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan Nomor. 52/PDT.G/2015/PN.RAP). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(1), 45–57.

Irawan, B. (2002). Masalah Pertanahan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Tindak Lanjut Pembaruan Agraria. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 20(2), 1–19.

Martini, R., Limbong, D., & Isnaini, I. (2023). Kedudukan Hukum Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.06/2020 di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(3), 2029–2043. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1460

Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.

Mertokusumo, S. (1919). Mengenal hukum: Suatu pengantar. -.

Prof. Dr. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. ALFABETA.

Rudiansyah, M. (2022). kekuatan hukum surat keterangan tanah (skt) sebagai alat bukti kepemilikan tanah berdasarkan surat edaran mentri atr/bpn no. 1756/15. I/iv/2016 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat. Universitas Islam Kalimantan MAB.

Sari, A. D. P. (n.d.). Analisis yuridis terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pembentukan holdingisasi BUMN di Indonesia. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

SETIAWATI, Y. (n.d.). KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DENGAN SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2519/K/PDT/2014).

Sibarani, Y. S. D., & Lawotjo, S. (2023). KAJIAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN KEPALA DESA SEBAGAI BUKTI AWAL HAK MILIK ATAS TANAH. LEX PRIVATUM, 11(4).

Sipayung, J., Harianto, D., & Zulyadi, R. (2019). Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan Analysis of Decisions of Pretrial Judges in Medan District Court. Arbiter Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(07), 177–188.

Tanto, A. (2022). Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/TUN/2018). Indonesian Notary, 3(4), 5.