Abubakar, L. (2015). Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional). Buletin Hukum Kebanksentralan, 12(1), 1–16.

Abubakar, L. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. Rechtidee, 13(1), 62–81.

Amiruddin. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.

Fajri, L. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS). Jurnalku, 2(4), 450–462.

Gunadi, E., & MSc, A. (2002). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan 2002. Cetakan I. Jakaarta: PT Multi Utama Indojasa.

Haprabu, S., & Harahap, B. (2017). Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam. Sebelas Maret University.

Haryansah, D. (2021). PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PENYEHATAN PERBANKKAN (STUDI KASUS PT. BANK SULAWESI UTARA GORONTALO). LEX ADMINISTRATUM, 9(5).

Herlina, Y. V., & Idris, I. (2015). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/2010). Lex Jurnalica, 12(1), 145905.

Hidayat, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 14(27), 369315.

Junaidi, A., Eddy, T., Sahari, A., Magister, P., Hukum, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme Grating Criminal Sanctions For The Performers Of Hoax Spreading Reviewed From The Aspect Of Criminal Action Af Terrorism. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 3(2), 401–411.

Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI), 4(2), 1057–1068.

Lestari, C. R. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 81–96.

Nanengsih, S., & Della Nabila, D. T. (2022). PENETAPAN DAN PERHITUNGAN TAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 3(2), 15–26.

Nugrohandini, D., & Mulyati, E. (2019). Akibat Hukum Gugatan Dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 35–52.

Poesoko, H., & Soerodjo, I. (2007). Parate executie obyek hak tanggungan: inkonsistensi, konflik norma, dan kesesatan penalaran dalam UUHT. LaksBang PRESSindo.

Priantara, D. (2012). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Putri, L. A. (2020). Analisis Penghapusbukuan oleh Bank terhadap Utang Debitur atas Kredit Macet. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 5(1), 95–103.

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan kasus.

Saidi, M. D. (2018). Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sanusi, A. (2023). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN NASABAH WANPRESTASI PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA MERGER. JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL, 2(2), 1429–1446.

Sherhan, S., Kamello, T., Siregar, M., & Purba, H. (2014). Kekuatan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Pengembalian Utang Pembiayaan Bermasalah Pada Praktik PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan. USU Law Journal, 2(2), 91–107.

Siahaan, R. H. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan dengan Keadaan Memaksa Akibat Bencana Alam dan Kepastian Hukum Hak Kreditur. Universitas Sumatera Utara.

Siregar, T., Isnaini, & Tarigan, J. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM KARENA WANPRESTASI DI DALAM HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 1(2), 191–216.

Soemitro, R. H. (1983). Metodologi penelitian hukum.

Sosiawan, M. A. (2022). Eksistensi Hak Mendahului Negara Atas Hutang Pajak Debitor Dalam Proses Kepailitan. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial, 1(3), 227–239.