Adrian Sutedi, S. (2023). Sertifikat hak atas tanah. Sinar Grafika.

Ambuliling, S. B. G. (2017). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lex Privatum, 5(3).

Artha, Y. F. (2023). Efektivitas digitalisasi layanan pertanahan guna pencegahan mafia tanah di Kabupaten Ngawi. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Dicey, A. V. (1915). Introduction to the Study of the Law of the Constitution 8th ed. Macmillan.

Erliyana, A. (2004). Keputusan presiden: analisis Keppres RI 1987-1998. Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Fauzi, A., & Hardian, A. (2023). Jual Beli Tanah yang Belum Bersertipikat dan Pendaftarannya. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(3), 1932–1943. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1530

Hadi, M. (2014). Tanggung Jawab Bpn Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan Ptun. Lex et Societatis, 2(7).

Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). Pengantar hukum administrasi Indonesia.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media.

Lubis, M. Y., & Lubis, A. R. (2012). Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.

Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum.

Muslimin, A. (1980). beberapa azas-azas dan pengertian-pengertian pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi. (No Title).

Oe, M. D. (2015). Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran tanah. Pranata Hukum, 10(1), 26777.

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2014). Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Salfutra, R. D., & SH, M. H. (2019). Hukum Agraria Indonesia. Thafa Media.

Sampara, S. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media.

Santoso, U., & SH, M. H. (2017). Hukum Agraria: Kajian Komprehenshif. Prenada Media.

Sidharta, B. A. (2016). Ilmu hukum Indonesia: upaya pengembangan ilmu hukum sistematik yang responsif terhadap perubahan masyarakat. Unpar Press.

Sudin, P. P., Magdalena, R., Priowirjanto, E. S., & Soeikromo, D. (2022). Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(1), 20–26. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.842

Suryani, A. I., & Suharyanto, A. (2016). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sibuhuan. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4(1), 86–99.

Urip Santoso, S. H. (2019). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Prenada Media.

Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 19(3).

Wulandari, R. (2014). Kedudukan instruksi Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia= The position of the presidential instructions in the governmental execution of the republic of indonesia.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.

Surat Edaran Nomor nomor HK.02/1376/VIII/2022 mengenai penundaan pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.